Perkuat Keterbukaan Informasi Hukum, Pemkab Karawang Tembus 4 Besar Nasional JDIH Award Kemenkumham RI
Perkuat Keterbukaan Informasi Hukum, Pemkab Karawang Tembus 4 Besar Nasional JDIH Award Kemenkumham RI
deteksiarmedia.id | KARAWANG, JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berhasil meraih Peringkat 4 Nasional dengan Predikat AA (Istimewa) pada kategori Pemerintah Kabupaten dalam ajang JDIH Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Penghargaan tersebut diterima pada tahun 2026 sebagai bentuk pengakuan atas kinerja unggul Pemkab Karawang dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti komitmen dan konsistensi Pemkab Karawang dalam mewujudkan tata kelola dokumentasi serta pelayanan informasi hukum yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Inovasi dan Aksesibilitas Digital: Kemudahan akses layanan hukum digital melalui antarmuka situs web dan media sosial yang user-friendly, lengkap dengan abstrak, risalah, serta lampiran peraturan secara utuh.
3. Pengelolaan SDM & Kelembagaan: Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertata rapi serta dukungan SDM pengelola yang kompeten dan responsif.
✅ Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha & Investasi: Ketersediaan dokumen regulasi yang transparan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha, UMKM, dan investor yang ingin mengembangkan usahanya di Karawang.
✅ Peningkatan Kesadaran & Pelindungan Hukum Warga: Penyebarluasan informasi hukum yang terbuka dan edukatif membantu masyarakat lebih memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara, sehingga terhindar dari potensi pelanggaran hukum.
Ke depan, Pemkab Karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital JDIH serta memperluas jangkauan diseminasi informasi hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan demi mewujudkan masyarakat Karawang yang makin sadar dan taat hukum.
Dipublikasikan oleh deteksiarmedia.id









