Kabid PSU DPRKP Karawang Jelaskan Mekanisme Penyerahan PSU untuk Perumahan dan Penyerahan Mandiri oleh Warga
Kabid PSU DPRKP Karawang Jelaskan Mekanisme Penyerahan PSU untuk Perumahan dan Penyerahan Mandiri oleh Warga
deteksiarmedia.id | KARAWANG – Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang, H. Aris Ahmad Harisy, S.T., M.Si., menjelaskan mekanisme penyerahan PSU bagi pengembang perumahan serta mekanisme penyerahan mandiri yang bisa ditempuh warga.
Dalam penjelasan mengenai tata kelola perumahan di Kabupaten Karawang, Aris menegaskan bahwa penyerahan PSU merupakan kewajiban mutlak bagi setiap developer.
Besaran PSU yang wajib diserahkan adalah 40% dari total lahan yang dikuasai pengembang.
"Misalkan lahannya 5.000 meter persegi, itu dikalikan 40%, itulah yang wajib diserahkan untuk PSU-nya,"
PSU tersebut meliputi prasarana berupa jalan lingkungan, drainase, dan Penerangan Jalan Umum (PJU), sarana berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sarana ibadah, serta utilitas berupa jaringan utilitas umum.
Selain itu, pengembang juga wajib menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar 2% dari total lahan sebelum memproses site plan ke Dinas PUPR.
"Lahan TPU tidak harus berada di dalam area perumahan itu juga. Yang penting sudah dibeli oleh pengembangnya dan diperuntukkan untuk perumahan tersebut. Setelah ada serah terima TPU, baru mereka bisa memproses site plan," tegasnya.
"Dalam penyerahan PSU itu ada dua mekanisme. Satu diserahkan oleh pengembang, satu lagi diserahkan langsung oleh masyarakat apabila pengembangnya sudah tidak diketahui jejaknya," ungkap Aris.
Adapun tahapan penyerahan mandiri tersebut adalah:
1. Masyarakat membentuk forum atau paguyuban warga perumahan.
2. Membuat surat kuasa bersama yang ditandatangani warga, untuk memberikan kuasa kepada perwakilan seperti Ketua RW, RT, atau sesepuh yang memahami administrasi.
3. Perwakilan tersebut mengajukan permohonan penyerahan mandiri ke DPRKP Karawang.
Aris menambahkan, jika warga masih memegang dokumen seperti site plan atau sertifikat akan sangat membantu. Namun jika tidak ada dokumen sama sekali, DPRKP akan melakukan penanganan khusus.
"Kita akan menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pengukuran dan pembuatan peta kembali," ujarnya.
Tim Verifikasi tersebut terdiri dari unsur lintas dinas, yakni DPRKP, PUPR, BPKAD, DPMPTSP, Bagian Hukum Setda, dan BPN.
Selain PSU perumahan, terdapat juga kategori Bangunan Skala Lingkungan (BSL), yakni bangunan di atas tanah PSU yang dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat seperti tempat ibadah dan sarana olahraga seperti lapangan badminton atau voli.
"Kalau untuk sekolah, itu kewenangannya Dinas Pendidikan. Kalau untuk rehab masjid atau mushola prototip yang sudah kami siapkan, masih bisa melalui PRKP," pungkasnya.
Dokumentasi: Dinas PRKP Kab. Karawang
Dipublikasikan oleh deteksiarmedia.id









