Cerita Karawang, Dari Desa Sampai Industri.

Dokumentasi & publikasi profesional untuk UMKM, korporasi, komunitas, desa, hingga pemerintah.

32+ MitraUMKM • INDUSTRI • DESA • PEMDA
406+ CeritaTERDOKUMENTASI
23.1 rb+ TayanganTAYANGAN
WHAT WE DO

Solusi Komunikasi untuk Setiap Kebutuhan

Kami menghadirkan layanan dokumentasi, publikasi, periklanan dan creative PR untuk memperkuat citra, meningkatkan jangkauan dan membangun kepercayaan publik.

📸
Dokumentasi

Foto & video kegiatan, event, program dan aktivitas publik.

+
📰
Publikasi

Mengemas kegiatan menjadi konten informatif dan inspiratif.

+
📢
Advertising

Materi promosi dan campaign digital untuk menjangkau audiens.

+
💡
Creative PR

Storytelling, campaign dan narasi kreatif untuk engagement.

+
🌐 Bisa dikerjakan satuan, berkelanjutan dan kolaborasi jangka panjang.

Kabid PSU DPRKP Karawang Jelaskan Mekanisme Penyerahan PSU untuk Perumahan dan Penyerahan Mandiri oleh Warga

🏘️ KABID PSU DPRKP KARAWANG • MEKANISME PENYERAHAN PSU • 40% WAJIB & 2% TPU • PENYERAHAN MANDIRI WARGA

Kabid PSU DPRKP Karawang Jelaskan Mekanisme Penyerahan PSU untuk Perumahan dan Penyerahan Mandiri oleh Warga

KARAWANG - deteksiarmedia.id | Rabu, 28/10/2026 | Narasumber: H. Aris Ahmad Harisy, ST, M.Si - Kabid PSU DPRKP Karawang
Mekanisme Penyerahan PSU Perumahan 40% dan 2% TPU DPRKP Karawang Kabid Aris Ahmad Harisy
MEKANISME PENYERAHAN PSU WAJIB 40% + 2% TPU - DPRKP KARAWANG

deteksiarmedia.id | KARAWANG – Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang, H. Aris Ahmad Harisy, S.T., M.Si., menjelaskan mekanisme penyerahan PSU bagi pengembang perumahan serta mekanisme penyerahan mandiri yang bisa ditempuh warga.

Dalam penjelasan mengenai tata kelola perumahan di Kabupaten Karawang, Aris menegaskan bahwa penyerahan PSU merupakan kewajiban mutlak bagi setiap developer.


"Sesuai aturan, 1 tahun setelah menyelesaikan pembangunannya di wilayahnya, di area pengembangannya, itu wajib menyerahkan," ujarnya. Rabu, 28/10/2026
📋 MEKANISME PENYERAHAN OLEH PENGEMBANG:
Aris menjelaskan, prosedur penyerahan PSU diawali dengan pengembang mengajukan surat permohonan kepada DPRKP Karawang. Selanjutnya DPRKP akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi, mulai dari site plan hingga bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat induk.

Besaran PSU yang wajib diserahkan adalah 40% dari total lahan yang dikuasai pengembang.

"Misalkan lahannya 5.000 meter persegi, itu dikalikan 40%, itulah yang wajib diserahkan untuk PSU-nya,"

PSU tersebut meliputi prasarana berupa jalan lingkungan, drainase, dan Penerangan Jalan Umum (PJU), sarana berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sarana ibadah, serta utilitas berupa jaringan utilitas umum.

Selain itu, pengembang juga wajib menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebesar 2% dari total lahan sebelum memproses site plan ke Dinas PUPR.

"Lahan TPU tidak harus berada di dalam area perumahan itu juga. Yang penting sudah dibeli oleh pengembangnya dan diperuntukkan untuk perumahan tersebut. Setelah ada serah terima TPU, baru mereka bisa memproses site plan," tegasnya.
🏡 MEKANISME PENYERAHAN MANDIRI OLEH WARGA UNTUK PERUMAHAN TERLANTAR:
Menjawab adanya pengaduan warga atau permohonan terkait perumahan terlantar yang developernya sudah tidak diketahui keberadaannya, DPRKP Karawang membuka mekanisme kedua yakni penyerahan mandiri.

"Dalam penyerahan PSU itu ada dua mekanisme. Satu diserahkan oleh pengembang, satu lagi diserahkan langsung oleh masyarakat apabila pengembangnya sudah tidak diketahui jejaknya," ungkap Aris.

Adapun tahapan penyerahan mandiri tersebut adalah:
1. Masyarakat membentuk forum atau paguyuban warga perumahan.
2. Membuat surat kuasa bersama yang ditandatangani warga, untuk memberikan kuasa kepada perwakilan seperti Ketua RW, RT, atau sesepuh yang memahami administrasi.
3. Perwakilan tersebut mengajukan permohonan penyerahan mandiri ke DPRKP Karawang.

Aris menambahkan, jika warga masih memegang dokumen seperti site plan atau sertifikat akan sangat membantu. Namun jika tidak ada dokumen sama sekali, DPRKP akan melakukan penanganan khusus.

"Kita akan menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pengukuran dan pembuatan peta kembali," ujarnya.

Tim Verifikasi tersebut terdiri dari unsur lintas dinas, yakni DPRKP, PUPR, BPKAD, DPMPTSP, Bagian Hukum Setda, dan BPN.
⚙️ PENGELOLAAN SETELAH MENJADI ASET PEMDA:
Setelah PSU resmi menjadi aset pemerintah daerah, pengelolaannya dibagi sesuai kewenangan. Fokus pengelolaan di DPRKP Karawang meliputi empat bidang, yaitu Jalan Lingkungan, Penerangan Jalan Lingkungan, dan TPU/Makam. Untuk Pertamanan/RTH oleh DLH, Sementara untuk drainase menjadi kewenangan PUPR.

Selain PSU perumahan, terdapat juga kategori Bangunan Skala Lingkungan (BSL), yakni bangunan di atas tanah PSU yang dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat seperti tempat ibadah dan sarana olahraga seperti lapangan badminton atau voli.

"Kalau untuk sekolah, itu kewenangannya Dinas Pendidikan. Kalau untuk rehab masjid atau mushola prototip yang sudah kami siapkan, masih bisa melalui PRKP," pungkasnya.

Dorong Tertib Administrasi untuk Hunian Berkelanjutan
Melalui pemaparan tersebut, DPRKP Karawang berharap para pengembang dan masyarakat dapat memahami pentingnya tertib administrasi PSU. Dengan penyerahan PSU yang sesuai prosedur, baik melalui pengembang maupun mekanisme mandiri oleh warga, pengelolaan lingkungan perumahan dapat berjalan optimal, terawat, dan memberikan kenyamanan serta keberlanjutan bagi seluruh penghuni di Kabupaten Karawang.

Narasumber: Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang, H. Aris Ahmad Harisy, S.T., M.Si.
Dokumentasi: Dinas PRKP Kab. Karawang
Dipublikasikan oleh deteksiarmedia.id

Dokumentasi Terbaru

DeteksiArMedia.Id
Memuat...

Portofolio Klien

Semua Klien