DPRKP Karawang Laksanakan Verifikasi PSU Perumahan, 108 Unit Telah Diserahkan ke Pemkab

Verifikasi 565 Perumahan, Baru 19,12% PSU Diserahkan ke Pemkab Karawang

Tim Verifikasi PSU DPRKP Karawang lakukan pengecekan lapangan dan koordinasi dengan pengembang. Dok

KARAWANG, deteksiarmedia.id – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang terus mempercepat penataan lingkungan permukiman melalui verifikasi lapangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

Tim Verifikasi PSU DPRKP turun langsung ke sejumlah titik perumahan di Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh PSU yang dibangun pengembang telah memenuhi standar teknis sebelum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Tujuan verifikasi ini sangat penting untuk memastikan kelayakan fasilitas warga,” tulis akun resmi Instagram @dprkpkrwkab, Jum'at 3/7/2026.

Drs. H. Asep Hazar, M.Sc, PLT Kepala DPRKP Karawang. Dok

Baru 108 PSU Diserahkan

PLT Kepala DPRKP Karawang, H. Asep Hazar, Selasa, 8 Juli 2026, memaparkan realisasi penyerahan PSU perumahan s/d Semester I Tahun 2026. Dari total 565 perumahan yang dikelola — 501 oleh pengembang dan 64 oleh warga — baru 108 PSU yang sudah diserahkan ke Pemkab (19,12%). Rinciannya 85 dari pengembang dan 23 dari warga.

Sementara itu, 58 PSU masih dalam proses penyerahan (10,27%) dengan rincian 56 dari pengembang dan 2 dari warga. Pada semester I 2026 ini, tercatat ada 12 PSU yang baru diserahkan: 10 dari pengembang dan 2 dari warga.

Untuk penyerahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), sudah terealisasi 260 TPU (46,02%), dengan 259 dari pengembang dan 1 dari warga.

5 Fokus Utama Verifikasi

Tim verifikasi melakukan pengecekan menyeluruh pada 5 aspek utama PSU:

1. Jalan lingkungan – Memastikan lebar, ketebalan, dan kualitas aspal/beton sesuai standar
2. Drainase – Mengecek kelancaran saluran air untuk mencegah banjir kawasan
3. Jaringan PJU – Memastikan tiang, lampu, dan jaringan listrik berfungsi
4. Fasos & Fasum – Fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, taman bermain
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) – Luasan dan kondisi taman untuk sirkulasi udara dan resapan air

Kendala: Pengembang Tak Menyerahkan PSU

H. Asep Hazar menyebut ada tiga isu utama yang menghambat penyerahan PSU.

Pertama, penyediaan PSU. “Banyak pengembang yang belum menyerahkan PSU perumahan. Bahkan ada yang pengembangnya sudah tidak ada,” jelasnya. Penghentian izin perumahan juga jadi kendala.

Kedua, operasional dan pemeliharaan. Sarana perumahan seperti tempat ibadah, pendidikan, dan kesehatan belum memadai. Jalan lingkungan masih jadi tanggung jawab pengembang selama 1 tahun setelah pembangunan selesai. TPS perumahan juga belum memadai.

Ketiga, proses serah terima. Dokumen permohonan serah terima PSU kurang lengkap, BAST terhambat karena pengembang belum menindaklanjuti catatan verifikasi lapangan, serta masih ada persil yang belum bersertifikat.

Untuk mengatasi itu, DPRKP melakukan strategi “jemput bola” dengan sosialisasi dan mengirim surat ke pengembang agar segera menyerahkan PSU ke Pemda. Jika pengembang sudah tidak ada, Pemkab akan melakukan pengambilan secara sepihak sesuai aturan.

DPRKP menegaskan, pola serah terima yang tertib administrasi dan teknis menjadi kunci terwujudnya lingkungan perumahan yang lebih tertata, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh Wargi Karawang.

Setelah dinyatakan layak dan sesuai standar, PSU tersebut akan resmi dikelola Pemkab Karawang untuk pemeliharaan jangka panjang. Dengan demikian, warga tidak lagi dibebankan biaya perawatan jalan atau PJU yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

DPRKP Karawang mengimbau masyarakat proaktif melaporkan jika ada PSU perumahan yang belum diserahkan atau kondisinya tidak layak.

Publikasi Kegiatan Dinas: PT Deteksi AR Media
Kontak Kolaborasi: 0895-6291-36086

Kontributor: Tim Konten Deteksi AR Media